Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2014
KOMUNIKASI. INFORMASI. Jaringan. Giopasial. Nasional. Pencabutan.


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
b.  bahwa Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan para pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
Mengingat  :  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.  Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2.  Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3.  Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4.  Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5.  Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6.  Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
7.  Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
8.  Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
9.  Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
10.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
11.Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

Pasal 2
Jaringan IGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3
Jaringan IGN berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG.

BAB II
PENYELENGGARAAN
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1)  Jaringan IGN terdiri atas:
a.  Jaringan IG pusat; dan
b.  Jaringan IG daerah.
(2)  Jaringan IG pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)  Jaringan IG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pemerintah Daerah.
(4)  Lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas sebagai Simpul Jaringan.
(5)  Seluruh Simpul Jaringan diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan.

Bagian Kedua
Simpul Jaringan
Pasal 5
(1)  Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Simpul Jaringan menetapkan:
a.  Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG; dan
b.  Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
(3)  Dalam hal Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 6
(1)  Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
(2)  Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 7
Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bertugas:
a.  melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
b.  membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
c.  melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 8
(1)  IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.
(2)  Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
(3)  Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghubung Simpul Jaringan
Pasal 9
Penghubung Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Pasal 10
(1)  Penghubung Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
a.  mengintegrasikan Simpul Jaringan secara nasional;
b.  menyebarluaskan IGD kepada seluruh Simpul Jaringan melalui Jaringan IGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.  membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN pada Penghubung Simpul Jaringan;
d.  memfasilitasi penyebarluasan IG Simpul Jaringan melalui Jaringan IGN;
e.  melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan; dan
f.  menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang Jaringan IGN.
(2)  Pembinaan kepada Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
a.  melakukan pengaturan dalam bentuk penerbitan pedoman, standar, dan spesifikasi teknis terkait Jaringan IGN;
b.  memberikan bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan; dan
c.  melakukan penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Jaringan IGN.
(3)  Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghubung Simpul Jaringan dapat membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN bekerjasama dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 11
(1)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghubung Simpul Jaringan dibantu oleh Sekretariat Jaringan IGN yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Informasi Geospasial.
(2)  Sekretariat Jaringan IGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.  mengoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, program, dan kegiatan Jaringan IGN; dan
b.  melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait dengan Jaringan IGN.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Jaringan IGN ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Bagian Keempat
Teknologi
Pasal 12
Perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem akses jaringan yang digunakan dalam Jaringan IGN harus telah mendapatkan sertifikat dan/atau lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peran Serta
Pasal 13
Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan Setiap Orang.

Pasal 14
(1)  Setiap Orang dapat berperan serta dalam Jaringan IGN.
(2)  Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.  pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN;
b.  penyampaian koreksi atau masukan terhadap data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN; dan/atau
c.  penyebarluasan data dan/atau IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN.
(3)  Peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN diatur oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 15
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Jaringan IGN dibebankan pada anggaran masing-masing Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini:
a.  Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap melaksanakan tugasnya dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini.
b.  Dalam hal Simpul Jaringan belum menetapkan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Simpul Jaringan wajib menetapkan unit kerja dimaksud beserta tata kerjanya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 18
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN