Teks tidak dalam format asli.
Kembali




PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat;
d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklajuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;

Mengingat:     1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of DiscriminationAgainst Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILOConvention Nomor 111 Concerning DiscriminationIn Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.
3. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
4. Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.
5. Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan.
6. Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kelompok kerja antar kementerian/lembaga atau SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
8. Anggota Panitia RANHAM Nasional adalah kementerian/ lembaga yang tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
9. Anggota Panitia RANHAM Provinsi adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan provinsi yang bersangkutan.
10. Anggota Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 2
(1) RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 3
(1) Seluruh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah.

Pasal 4
(1) Untuk melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Presiden membentuk Panitia RANHAM Nasional.
(2) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(3) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program utama RANHAM meliputi:
a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. persiapan pengesahan instrumen HAM internasional;
c. harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
d. pendidikan HAM;
e. penerapan norma dan standar HAM;
f. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(4) Program utama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
(5) Panitia RANHAM Nasional melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(6) Panitia RANHAM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan lembaga HAM nasional tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 5
(1) Panitia RANHAM Nasional membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur kementerian/lembaga.
(2) Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.
(3) Anggota Panitia RANHAM Nasional membentuk Pokja di lingkungan kementerian/lembaga yang keanggotaannya terdiri dari unsur unit utama.
(4) Pimpinan kementerian/lembaga menetapkan susunan, tugas dan fungsi serta mekanisme dan tatalaksana Pokja di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
(5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Nasional dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Nasional yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6
(1) Untuk melaksanakan RANHAM di provinsi, Gubernur membentuk Panitia RANHAM Provinsi.
(2) Panitia RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM di provinsi kepada Presiden melalui Panitia RANHAM Nasional.
(4) Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi dan kabupaten/kota.
(5) Wakil Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Daerah karena jabatannya, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia RANHAM Provinsi.
(6) Panitia RANHAM Provinsi dapat mengangkat Sekretaris II yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(7) Keanggotaan Panitia RANHAM Provinsi terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Provinsi dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Provinsi.
(9) Panitia RANHAM Provinsi bertugas melaksanakan program utama meliputi:
a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
c. pendidikan HAM;
d. penerapan norma dan standar HAM;
e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(10) Program utama RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
(11) Panitia RANHAM Provinsi melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7
(1) Panitia RANHAM Provinsi membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Ketua Panitia RANHAM Provinsi menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan RANHAM di kabupaten/kota, Bupati/ Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.
(2) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
(3) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Panitia RANHAM Provinsi.
(4) Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota.
(5) Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah karena jabatannya ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.
(6) Keanggotaan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
(7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Kabupaten/Kota yang kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.
(8) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program utama meliputi:
a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
c. pendidikan HAM;
d. penerapan norma dan standar HAM;
e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(9) Program utama RANHAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
(10) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9
(1) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota membentuk Pokja yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
(2) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tatalaksana Pokja.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya Panitia RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11
(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Nasional di masing-masing kementerian/lembaga, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada masing-masing kementerian/lembaga.
(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM Provinsi atau Kabupaten/Kota, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 12
(1) Panitia RANHAM Nasional wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
(2) Panitia RANHAM Provinsi wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
(3) Panitia RANHAM Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dan Panitia RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Laporan Panitia RANHAM Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 13
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran:
1  2  3