Teks salinan_?.
Kembali


LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 76, 2004KESRA. BUMN. JAMSOSTEK. Ketenagakerjaan. Program. Dana. Investasi. Pengelolaan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4407)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
., , a.  bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan untuk pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya;
., , b.  bahwa pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-hati, untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut;
., , c.  bahwa mengingat perkembangan di bidang investasi dana dan untuk lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan tersebut, dipandang perlu menetapkan diversifikasi portofolio dengan tetap mempertimbangkan likuiditas dan kewajiban yang harus dipenuhi Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
., , d.  bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:
., , 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
., , 2.  Undang- undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
., , 3.  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
., , 4.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

Memutuskan:

Menetapkan:   Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
., , 1.  Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
., , 2.  Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenaga-kerjaan.

Pasal 2
., , (1)  Pengelolaan dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta.
., , (2)  Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
BAB II
KEKAYAAN

Pasal 3
Kekayaan Badan Penyelenggara terdiri dari:
., , a.  Investasi; dan
., , b.  Bukan Investasi.

Bagian Pertama
Kekayaan Investasi

Pasal 4
Badan Penyelenggara hanya dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam jenis:
., , a.  deposito berjangka atau sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
., , b.  saham yang tercatat di bursa efek;
., , c.  surat utang, yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara pada saat penempatan;
., , d.  surat yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
., , e.  unit penyertaan reksadana;
., , f.  Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut REPO, dengan jenis jaminan terbatas pada:
., , i.  surat oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
., , ii.  obligasi korporasi dengan peringkat paling rendah A- atau yang setara, pada saat pembelian
., , iii.  saham yang termasuk dalam kelompok LQ 45;
., , iv.  unit penyertaan reksadana.,
., , g.  penyertaan langsung;
., , h.  tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan.

Pasal 5
Setiap penempatan investasi dalam bentuk REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
., , a.  jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
., , b.  nilai REPO tidak lebih dari:
., , i.  85% (delapan puluh lima per seratus) dari nilai pasar surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia yang dijaminkan;
., , ii.  70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai pasar obligasi korporasi yang dijaminkan;
., , iii.  50% (lima puluh per seratus) dari nilai pasar saham yang dijaminkan; atau
., , iv.  50% (lima puluh per seratus) dari nilai aktiva bersih reksadana yang dijaminkan;
., , c.  surat berharga yang dijadikan jaminan untuk investasi dalam bentuk REPO harus disimpan pada penerima titipan (kastodian);
., , d.  transaksi REPO harus dituangkan dalam surat perjanjian dengan akte notaris.

Pasal 6
., , (1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d butir ii, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
., , (2)  Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf butir ii diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 7
Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
., , a.  deposito berjangka, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai nominal;
., , b.  sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
., , c.   saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
., , d.  surat utang, berdasarkan nilai pasar atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
., , e.  surat utang oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, ber-dasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
., , f.  unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
., , g.  REPO, berdasarkan nilai tunai;
., , h.  penyertaan langsung, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau nilai ekuitas dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
., , i.  bangunan atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai.

Pasal 8
Penempatan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat melebihi batasan sebagai berikut :
., , a.  deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan pada setiap Bank Umum yang memenuhi tingkat kesehatan bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
., , b.  deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan pada setiap Bank Perkreditan Rakyat yang memenuhi tingkat kesehatan bank, tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah ekuitas Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, dan penempatan pada seluruh Bank Perkreditan Rakyat tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
., , c.  saham yang terdaftar di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
., , d.  surat utang, untuk setiap penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
., , e.  unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, dan untuk keseluruhan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
., , f.  REPO, untuk setiap counterpart maksimal 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
., , g.  penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
., , h.  tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 9
., , (1)  Penempatan investasi pada satu pihak tidak dapat melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi.
., , (2)  Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Pasal 10
Penempatan investasi dalam jenis surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia tidak dikenakan pembatasan jumlah dan prosentase.

Pasal 11
Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal 31 Desember tahun lalu yang telah diaudit, yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12
Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Badan Penyelenggara melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 8, maka kelebihan jumlah investasi tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas untuk jangka waktu paling lama sejak tanggal penggabungan.

Pasal 13
., , (1)  Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi.
., , (2)  Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
., , (3)  Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
., , (4)  Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Kedua
Kekayaan Bukan Investasi

Pasal 14
Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
., , a.   kas dan bank;
., , b.   piutang iuran;
., , c.   piutang investasi;
., , d.   piutang hasil investasi.

Pasal 15
Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:
., , a.   kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
., , b.   piutang iuran, berdasarkan nilai sisa tagihan;
., , c.   piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
., , d.   piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan.

Pasal 16
Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:
., , a.  piutang iuran, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran;
., , b.  piutang investasi, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
., , c.  piutang hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Badan Penyelenggara.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 17
., , (1)  Kewajiban Badan Penyelenggara terdiri dari:
., , a.  Kewajiban Jaminan Hari Tua;
., , b.  Kewajiban Non Jaminan Hari Tua.
., , (2)  Kewajiban Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah utang Jaminan Hari Tua, baik yang jatuh tempo pembayarannya bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang.
., , (3)  Kewajiban Non Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
., , a.  T ; dan
., , b.   Klaim
., , (4)  Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri dari:
., , a.  Cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja;
., , b.  Cadangan Jaminan Kematian; dan
., , c.  Cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 18
Pembentukan besar utang Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) didasarkan kepada akumulasi jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya.

Pasal 19
., , (1)  Pembentukan besar cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b untuk masa kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan:
., , a.  harus menggunakan metode prospektip yaitu nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima dikurangi dengan nilai sekarang dari iuran yang akan diterima; dan
., , b.  tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 8% (delapan per seratus).
., , (2)  Pembentukan besar cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b untuk pertanggungan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terdiri dari:
., , a.  40% (empat puluh per seratus) dari iuran peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan
., , b.  kewajiban klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.
., , (3)  Pembentukan besar cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 20
Dalam menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasa, Badan Penyelenggara dapat membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko keuangan tersebut untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dan Jaminan Kematian.

BAB IV
TINGKAT SOLVABILITAS
Bagian Pertama
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Pasal 21
., , (1)  Badan Penyelenggara setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas.
., , (2)  Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara kekayaan dan kewajiban.

Pasal 22
., , (1)  Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum.
., , (2)  Batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah seluruh kewajiban non Jaminan Hari Tua.

Pasal 23
Badan Penyelenggara wajib melakukan pemisahan pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Program Jaminan Hari Tua dan program non Jaminan Hari Tua

Bagian Kedua
Kekayaan dan Kewajiban
Dalam Perhitungan Tingkat Solvabilitas

Pasal 24
., , (1)  Kekayaan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
., , (2)  Kewajiban yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah kewajiban yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

Bagian Ketiga
Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas

Pasal 25
Badan Penyelenggara harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi non Jaminan Hari Tua yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasl 6, Pasal 7, dan Pasal 8, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan utang untuk program non Jaminan Hari Tua.

BAB V
BIAYA PENGELOLAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Pasal 26
., , (1)  Dalam rangka pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, Badan Penye-lenggara hanya dapat membebankan biaya setinggi-tingginya 2% (dua per seratus) per tahun dari dana investasi Program Jaminan Hari Tua.
., , (2) Besarnya persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

BAB VI
PELAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS DAN
PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 27
., , (1)  Badan Penyelenggara wajib menyusun laporan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
., , (2)  Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas.

Pasal 28
Badan Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham:
., , a.  laporan perhitungan tingkat solvabilitas semesteran per 30 Juni dan 31 Desember, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
., , b.  laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 29
., , (1)  Badan Penyelenggara wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh auditor independen, untuk periode yang ber-akhir per 31 Desember serta informasi lainnya pada 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
., , (2)  Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
., , (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk serta susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan peng-umuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetap-kan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 30
., , (1)   Badan Penyelenggara dilarang memiliki dan atau menempatkan kekaya-annya pada:
., , a.  jenis investasi selain kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
., , b.  instrumen turunan surat berharga, kecuali instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
., , c.  instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
., , d.  kekayaan di luar negeri;
., , e.  perusahaan milik Direksi, Komisaris, atau selaku pribadi; dan
., , f.  perusahaan milik keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagai-mana dimaksud dalam huruf e
., , (2)  Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaan investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 31
., , (1)  Direksi dan Komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya semata-mata untuk kepen-tingan pemenuhan hak peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
., , (2)  Direksi dan Komisaris Badan Penyelenggara, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindah-tangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan, atau mengijinkan penggunaan kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan atau kepada:
., , a.  Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk kepentingan pribadi;
., , b.  Pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan Penyelenggara;
., , c.  Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
., , d.  Keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping dari direksi, komisaris, atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
., , e.  Direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagai-mana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
., , f.  Pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32
., , (1)  Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan Badan Penyelenggara.
., , (2)   Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri, Menteri Keuangan, dan Pemegang Saham menye-lenggarakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
., , (3)  Menteri Keuangan mengkoordinir pelaksanaan rapat sebagaimana di-maksud dalam ayat (2).

Pasal 33
., , (1)  Badan Penyelenggara wajib menunjuk kantor konsultan aktuaria inde-penden untuk melakukan valuasi atas perhitungan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan cadangan Jaminan Kematian sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dan huruf b paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
., , (2)  Terhadap Badan Penyelenggara wajib dilakukan audit kinerja oleh auditor independen paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang di-lakukan bersamaan dengan pelaksanaan valuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 34
Direksi, Komisaris, dan pihak lain yang diberi wewenang dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelang-garan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan pasal 31.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
., , (1)  Penempatan kekayaan alam dalam bentuk investasi oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, kecuali obligasi korporasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
., , (2)  Obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Badan Penyelenggara paling lama .

Pasal 36
Badan Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Menteri, Menteri Keuang-an, dan Pemegang Saham rencana penyesuaian pengelolaan dan investasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan So-
sial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3719) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

., ,Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004
Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo