Teks salinan_?.
Kembali


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI DENPASAR
MENJADI INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

., ,Menimbang:     bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan Agama Hindu serta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agam Hindu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

., ,Mengingat:     1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
., ,2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
., ,3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 199 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
., ,4. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

., ,Menetapkan:   PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI DENPASAR MENJADI INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR.

Pasal 1
., ,(1) Mengubah status Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
., ,(2) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua ketentuan mengenai Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

., ,
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Nopember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO